BABEL ONLINE II Bangka – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka bergerak cepat atas adanya laporan dari masyarakat serta pihak anggota DPRD Kabupaten Bangka daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Belinyu-Riau Silip beberapa hari lalu.
Informasi tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas PUPR, Mulyarto Kurniawan, SPd, MT, saat dikonfirmasi Babel Online, diruang kerjanya, Jum’at (12/12/2025) Siang.
Menurutnya, dengan adanya laporan yang disampaikan kepada pihak itu, PUPR segera bergerak cepat dan menindaklanjuti dengan melakukan survei langsung ke lokasi yang di maksud. Adapun saat ini perbaikan serta pengerjaannya sudah berjalan, diharapkan akan selesai dalam 30 hari ke depan.
“Karena ini sifatnya darurat, harus segera kita tangani. Apalagi ini faktor dari cuaca yang ekstrim (hujan-red), akses jembatan Parit 2 Belinyu ini menghubungkan antara desa Gunung Pelawan dengan desa Bintet. Dan berdasarkan peraturan nomor 46 tahun 2025 terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah dalam mendukung penanganan darurat bencana itu diperbolehkan,” ujarnya.
Dikatakannya, kondisi sebenarnya terjadi di lokasi itu adalah Talud penahan tanah yang ada di seputaran jembatan yang jebol alias tidak ada lagi, akibat curah hujan ekstrim. Apabila kondisi ini tidak segera mungkin di tangani, maka akan menyebabkan longsor terus dan juga tidak menutup kemungkinan jalan di seputaran jembatan akan putus.
“Maka dari itulah, kami sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Yang kita khawatir ofprit pada badan jalan di dekat jembatan yang akan amplas, kalau tidak segera kita perbaiki. Jadi bukan pada jembatannya itu yang menjadi masalah,” ungkapnya.
Ditambahkannya, adapun masa perbaikan Talud penahan jalan itu di perkiraan lebih kurang 30 hari (sebulan-red). Menggunakan anggaran darurat atau biaya tidak terduga (BTT). Anggaran darurat ini nantinya akan di keluarkan oleh BPPKAD Kabupaten Bangka.
“Jadi pengerjaan ini dikerjakan oleh pihak penyedia, siapa yang mau maupun bersedia untuk mengerjakannya. Karena ini sifatnya darurat, maka sifatnya adalah pengerjaan langsung (PL). Nanti selesai pengerjaannya, akan di audit dulu oleh inspektorat, apakah sesuai dengan harapan kita hasil kerjanya. Baru untuk anggarannya, akan dibayarkan melalui BPPKAD melalui anggaran BTT atau darurat,” tukasnya. (AM)
