BABEL ONLINE II Kabupaten Bekasi – Forum Komunikasi Masyarakat Sumbersari (Formasi) secara resmi mengajukan surat pengaduan permohonan agar dilakukannya Audit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sumbersari tahun 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya melalui Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi supaya Inspektorat segera lakukan Audit keuangan Desa itu, Senin (30/12/2025).
Langkah ini pun diambil setelah Formasi menilai tidak adanya itikad yang baik serta transparansi maupun klarifikasi resm dari Pemerintah Desa (Pemdes) maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumbersari atas permintaan warga masyarakat atas keterbukaan penggunaan Dana Desa yang telah dilayangkan sebelumnya.
Dalam surat bernomor 002/Formasi/XII/2025, Formasi pun secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi menjalankan fungsi maupun pengawasan internal secara maksimal, terukur, objektif, dan profesional. Formasi menilai audit investigatif menjadi langkah krusial untuk dapat memastikan pengelolaan keuangan Desa berjalan sesuai asas hukum, sekaligus mencegah potensi kerugian keuangan desa.
“Adapun sejumlah dugaan yang disoroti Formasi meliputi tidak optimalnya fungsi pengawasan BPD serta tidak terpenuhinya kewajiban keterbukaan informasi publik. Terkait APBDes dan juga laporan realisasi anggaran, hingga dugaan penyimpangan prosedur pelaksanaan kegiatan Dana Desa di lapangan,” jelas Koordinator Formasi.
Dikatakannya, Formasi pun telah menyoroti adanya ketidaksesuaian antara nama dan pelaksana kegiatan yang tercantum dalam papan proyek dengan pelaksana faktual. serta dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan kegiatan desa yang berpotensi merugikan keuangan desa.
“Kami menegaskan bahwa Inspektorat memiliki peran dan strategis sebagai garda terdepan pengawasan internal pemerintah daerah. Sehingga audit investigatif harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sebatas administratif semata,” ujarnya.
Selain itu, Formasi juga mendorong Komisi I DPRD Bekasi agar di dalam menjalankan fungsi serta pengawasan baik secara politik dan kelembagaan, khususnya terhadap tata kelola pemerintahan desa (Pemdes) baik itu berkolaborasi dengan Inspektorat maupun pihak-pihak yang berkompeten di bidang pengawasan lainnya.
“Kami beranggapan Komisi I DPRD dinilai memiliki kewenangan untuk memanggil dan juga meminta klarifikasi dan mengevaluasi kinerja pihak-pihak terkait. Termasuk pihak pemdes dan BPD Sumbersari, guna untuk memastikan hak warga masyarakat atas transparansi anggaran benar-benar dapat terpenuhi,” kata koordinator Formasi.
Boin menegaskan bahwa pengaduan ini bukan lah bentuk permusuhan terhadap pemerintah desa, melainkan ikhtiar moral untuk menyelamatkan keuangan dan masa depan desa.
“Kami minta pihak Inspektorat harus hadir sebagai penegak keadilan dan administrasi audit investigasi bukan ancaman, tetapi mekanisme secara resmi. Dan negara pun dapat memastikan uang rakyat itu dikelola dengan benar. Jika memang bersih, audit justru akan menguatkan legitimasi maupun kepercayaan, terkhusus bagi pemdes,” kata Boin.
Ia pun juga menaruh harapan besar kepada
Komisi I DPRD Bekasi agar tidak tinggal diam melihat kegelisahan dari masyarakat Desa.
“Komisi I DPRD adalah wakil rakyat. Kami pun berharap DPRD tidak hanya menerima surat, tetapi benar-benar mengawal proses ini sampai tuntas. Transparansi APBDes bukan permintaan berlebihan. Itu adalah hak konstitusional bagi masyarakat desa,” ungkap Boin.
Boin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta aktif mengawal proses pemeriksaan yang akan segera dilakukan.
Mengawasi anggaran desa bukan tindakan melawan pemerintah, tetapi bentuk cinta kepada desa. Formasi hanya menyuarakan kegelisahan bagi warga agar pembangunan Desa berjalan jujur, adil, dan berpihak pada rakyat.
“Formasi berharap, melalui audit investigasi Inspektorat dan pengawalan komisi I DPRD Bekasi. Persoalan inipun dapat segera kita selesaikan secara terbuka, adil, dan juga bermartabat. Demi terwujudnya pemdes yang bersih serta dipercaya masyarakat,” tukasnya. (AM)
