BABEL Online II Kabupaten Bangka – Dalam reses anggota DPRD Kabupaten Bangka Fraksi Nasdem Haji Mahjup bersama Fraksi Demokrat, Median, Dapil 3 Kecamatan Pemali, Bakam, Puding Besar, menyoroti masalah Infrastruktur yang berada di Desa Air Ruay, Pemali, Minggu (19/4/2026).
Dalam pernyataannya kepada Babel Online, saat di konfirmasi langsung, Haji Mahjup, tidak akan bosan-bosan untuk terus mengawal masukan dan aspirasi warga, khususnya usulan disampaikan pada kegiatan reses sebelumnya, dan hingga kini belum di realisasi, akan di usulkan kembali pada kegiatan reses kali ini.
“Terkait usulan yang pernah kita usulan dalam reses sebelumnya, yang tidak di realisasikan pada tahun ini, kembali akan kita usulkan. Seperti pada jembatan yang ada di DAM satu, yang pernah kita usulkan sebelumnya tapi tidak ada tindak lanjut, akan kita usulkan lagi. Termasuk, lanjutan talud yang sebelumnya sudah di bangun, kembali akan kita usulkan lagi,” jelas Haji Mahjup.
Dalam kegiatan reses tersebut, terdapat beberapa aspirasi di sampaikan masyarakat, hampir semua terkait dengan Infrastruktur. Seperti lampu jalan, hingga jalan rusak. Semua aspirasi warga itupun sudah di cacat oleh Notulen yang mendampingi reses dari sekretariat DPRD.
“Jadi dalam setiap kegiatan reses, kita pun selalu melibatkan notulen, pendamping dari sekretariat DPRD untuk mencatat semua masukan aspirasi yang disampaikan warga,” ucap Haji Mahjup.
Lebih lanjut, Haji Mahjup, menyampaikan bahwa untuk Talud di jalan Ambalat dalam reses kali ini segera akan di usulkan. Semoga akhir tahun ini dapat di realisasikan, kalau tidak mungkin tahun depan dapat dibangun.
“Makanya kita setiap reses juga, melibatkan pihak OPD terkait, seperti dari perhubungan, dan PUPR. Tapi yang kita sesalkan, OPD yang di utus dalam mendampingi kita, bukan kepala OPD nya, tetapi hanya sekelas kabid atau kasi. Jelas tidak dapat menghasilkan kebijakan yang kita harapkan,” kata Haji Mahjup.
Disampaikan Haji Mahjup, sebagai anggota DPRD dirinya tidak dapat berbuat banyak, apalagi saat ini, adanya efisiensi anggaran yang terjadi hampir seluruh Indonesia, dari Pemerintah pusat. Kadang dirinya sedih, aspirasi disampaikan warga banyak, tapi yang terealisasi hanya satu dua saja. Itupun aspirasi yang bersifat mendesak, segera harus di tangani.
“Biar pemerintah daerah tau, kita libatkan pihak OPD terkait ke lapangan langsung. Seperti PUPR, ataupun dinas perhubungan, untuk lampu jalan. Makanya selama saya masih menjabat hingga tahun 2029, saya tidak akan bosan untuk selalu memperjuangkan aspirasi warga, kalaupun pada tahun lalu usulan tidak ada tindak lanjut, Maka di tahun ini kita ajukan kembali,” tukasnya. (AM)
