BABEL ONLINE II Dukung penegakan hukum kasus korupsi BBM subsidi nelayan, FKNN berikan apresiasinya terhadap kinerja dari Kejari Bangka
Sungailiat, Kabupaten Bangoka.
Hal itupun disampaikan langsung oleh Ketua DPW Forum Komunikasi Nelayan Nusantara Bangka Belitung saat menyampaikan dukungan dan apresiasi atas putusan vonis 3 tahun penjara terhadap Laksita pada kasus korupsi BBM subsidi nelayan, yang mana telah diberitakan oleh media massa.
“Kami juga mengapresiasi sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka yang menerima putusan tersebut sebagaimana bagian dari proses penegakan hukum,” jelas Kandar.
Kandar, menyampaikan bahwasanya penegakan hukum penyalahgunaan BBM subsidi merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak nelayan kecil yang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan BBM dengan harga terjangkau untuk dapat melaut.
“Kami pun mendukung penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangka. BBM subsidi merupakan hak masyarakat membutuhkan, khususnya nelayan kecil. Apabila disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka yang paling dirugikan adalah nelayan yang setiap hari berjuang mencari nafkah di laut untuk dapat menghidupi keluarganya,” tegas Kandar.
Menurutnya, putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan subsidi yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum juga diharapkan memberikan efek jera khusus buat pelakunya, mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris DPW Afrizal, mengutarakan tata Kelola BBM subsidi khususnya untuk Sungailiat semakin baik. Forum Komunikasi Nelayan Nusantara, menyampaikan rasa syukur karena tata kelola dan pelayanan BBM subsidi bagi nelayan di wilayah Sungailiat dinilai semakin membaik.
“Perbaikan ini kami harapkan dapat terus dipertahankan, melalui upaya pengawasan yang konsisten serta pendataan nelayan yang akurat dan transparansi distribusi, penyaluran BBM yang tepat sasaran,” jelasnya.
“Alhamdulillah, kami melihat adanya perbaikan dalam tata kelola BBM subsidi nelayan di Sungailiat. Kami sangat berharap kondisi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga nelayan yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan untuk dapat melaut. Jangan sampai para nelayan kecil kembali menjadi korban akibat penyimpangan distribusi subsidi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola BBM subsidi tidak cukup hanya diukur dari proses penegakan hukum, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat nelayan, mulai dari kemudahan memperoleh BBM subsidi, kepastian pelayanan, hingga berkurangnya hambatan dalam hal menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
Dorong Pengawasan dan Komitmen Bersama :
FKNN pun berharap Kejari Bangka bersama instansi terkait, pengelola dan penyalur BBM, dan organisasi nelayan untuk terus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar distribusi BBM subsidi berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.
“Kami juga mengajak seluruh pihak untuk tidak menyalahgunakan BBM subsidi serta memberikan ruang bagi nelayan untuk menyampaikan pengaduan apabila nantinya kita temukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan maupun distribusi.
“Prinsip kami jelas untuk dukung penegakan hukum, kawal subsidi agar tepat sasaran, dan perjuangkan kesejahteraan nelayan. BBM subsidi harus benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan kecil, bukan menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang tidak berhak,” tukasnya.
