BABEL Online II Pangkalpinang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Bangka Belitung menggelar Audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/4/2026) Pagi.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Edi Nasapta, yang mewakili Ketua DPRD, didampingi staf dan jajaran Sekretariat Dewan.
Rombongan DPD LIN Bangka Belitung di pimpin langsung Ketua DPD, Ahmad Bustani, serta Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB). Maupun bidang bidang lainnya. Agenda pertemuan itu, menyoroti berbagai persoalan yang ada saat ini, khususnya di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sorotan Kritis Berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan :
Dalam penyampaiannya, Edi Irawan, Divisi Hukum dan HAM, menyoroti sejumlah persoalan serius terkait tata kelola pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung. Ia menyebut adanya laporan terhadap 12 orang Pejabat ke Majelis etik, maupun dugaan maladministrasi dengan melibatkan Komisioner Komisi Informasi (KI-red).
Menurut Edi, bahwa kondisi tersebut mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Ini persoalan serius. Dan keterbukaan informasi tidak akan berjalan nantinya, jika dipegang oleh pejabat yang tidak profesional. Bahkan kami menilai Komisi Informasi saat ini kehilangan fungsinya dan justru merugikan masyarakat luas,” jelasnya.
Lanjut Edi,.DPD LIN Bangka Belitung pun telah melakukan pendampingan hukum serta telaah terhadap pasal-pasal yang relevan guna untuk menguatkan langkah advokasi terhadap persoalan yang bakal terjadi.
Perkuat Sinergitas dengan Lembaga Negara Lainnya :
Sementara itu, Wakil Ketua DPD LIN Babel, Daniel, mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat audiensi ke berbagai instansi, termasuk Danrem, Polda, Kejati, BNN, Gubernur, hingga DPRD Provinsi.
Langkah tersebut kata Daniel, upaya itu merupakan bagian dari untuk lebih memperkenalkan eksistensi LIN Bangka Belitung, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pemangku jabatan dan kepentingan.
Komitmen dalam Pengawasan maupun Independensi :
Secara terpisah, Ketua DPD LIN Babel, Ahmad Bustani, menegaskan audiensi yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme organisasi wajib dijalankan oleh setiap DPC yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), baik Provinsi, Kabupaten, Kota.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam rangka untuk memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“LIN tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah dan BUMN, serta mengawal terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan menjaga ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
Soroti Masalah Isu Strategis Daerah :
Dalam audiensi tersebut, DPD LIN Babel juga memaparkan sejumlah isu strategis dinilai mendesak untuk segera dilakukan tindaklanjut oleh DPRD, antara lain:
Kesehatan dan sosial masyarakat
Infrastruktur dan pengembangan wilayah
Tata ruang dan batas wilayah
Kinerja kepala dinas
Ekonomi dan pelayanan publik
Pengendalian harga kebutuhan pokok
Inovasi dan ekonomi digital
Permasalahan hukum
Pertambangan
Sektor strategis lainnya
DPD LIN menilai, berbagai persoalan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan memerlukan penanganan Terpadu
Ekonomi Dinilai Memburuk, Masyarakat Mengeluh :
Sebagai penutup, DPD LIN menyoroti kondisi ekonomi daerah yang dinilai saat ini tengah mengalami penurunan.
“Ekonomi Bangka Belitung kondisi saat ini terpuruk. Masyarakat kita menjerit, namun solusi dari pemerintah daerah belum terlihat. Aspirasi ini kami terima baik di tingkat DPD dan DPC kabupaten/kota. Hal ini sangat memprihatinkan ,” tuturnya.
Harapan adanya Kolaborasi Ke depan :
Melalui audiensi ini, DPD LIN berharap terbangunnya kolaborasi yang kuat dan konstruktif antara DPRD, Pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Gunanya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (Humas)
