BABEL ONLINE II Bangka Belitung – Akibat adanya keterlambatan atas pasokan BBM subsidi Pertamina yang masuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari luar Pulau Bangka mengakibatkan terjadinya antrian panjang dan terpadat di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baik di Sungailiat maupun di Pangkalpinang.
Hal tersebut terlihat jelas di beberapa titik di SPBU, baik di Kota Sungailiat serta di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Senin (17/11/2025) hingga jelang malam hari.
Berdasarkan penelusuran dari Babel Online, antrian panjang dan padat terjadi hingga pada hari Selasa (18/11/2025).
Menurut warga berhasil diwawancara di lapangan, Mang supian (75) merupakan warga Pangkalpinang, menceritakan bahwa antrian panjang dan terpadat yang terjadi di beberapa titik di SPBU Pangkalpinang yang terjadi saat ini merupakan antrian terpadat dan terpanjang sepanjang sejarah Provinsi Bangka Belitung.
“Setau saya waktu dulu, pada era sebelum adanya Provinsi Bangka Belitung (era tahun 1990-an). Tidak pernah terjadi antrian yang panjang dan padat seperti ini. Apalagi saat itu, SPBU kita masih sangat terbatas sekali jumlahnya,” jelasnya.
Sedangkan menurut, Mang Pir (72) warga Pangkalpinang, bahwa memang beberapa hari yang lalu, di Pangkalpinang warga masyarakat susah mendapatkan BBM terkhusus jenis Pertalite yang langkah, sedangkan di SPBU pasokan BBM subsidi belum ada. Dan baru senin lalu ada di SPBU.
“Untuk mencari bensin (pertalite-red) di kios atau toko-toko sangat lah susah, kalau pun ada harganya jelas sudah mahal. Terpaksa warga masyarakat harus rela untuk antrian di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi jenis pertalite,” ungkapnya.
Sementara itu, warga masyarakat yang ada Sungailiat, Kalok (57) mengatakan bahwa antrian BBM subsidi untuk di SPBU yang ada Sungailiat, sudah terjadi pada senin kemarin. Hanya BBM jenis Pertalite yang tersedia di SPBU, sedangkan untuk jenis Pertamax (non subsidi-red) tidak tersedia.
“Dari pada nantinya motor tidak bisa jalan, karena kering bensin, lebih baik ikut ngantri juga. Walaupun lama, bagaimana lagi kita tetap sabar mengantri,” tuturnya.
Disisi lain, Yuna (49) emak-emak warga Sri Menanti, Sungailiat berharap kepada para pemangku kepentingan untuk bisa mencari solusi atas terjadinya antrian panjang yang terjadi di SPBU yang ada di Sungailiat.
“Kalau saya lihat, dalam antrian ini mobil dan motor yang mengantri juga berasal dari orang-orang yang mengerit bensin untuk di perjualbelikan lagi. Kalau boleh saran buat bapak-bapak kita yang memangku jabatan saat ini, tolonglah dalam kondisi saat ini jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Utamakan warga yang butuh bensin, untuk keperluan sehari-hari,” terangnya.
Berdasarkan berbagai sumber informasi di peroleh, bahwasanya pendistribusian BBM subsidi pada era 1990-an seperti berikut :
Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Bangka pada era 1990-an masih berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui perusahaan minyak negara Pertamina, dan belum sekompleks sistem distribusi saat ini.
Pada periode tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terbentuk sebagai provinsi mandiri (pemekaran dari Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2000), sehingga sistem administrasi dan juga logistiknya mengikuti struktur provinsi induk (Provinsi Sumatera Selatan-red).
Monopoli Pertamina: Penyaluran BBM sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina, yang mengontrol seluruh rantai pasokan dari hulu ke hilir. Tidak ada badan pengatur hilir (BPH Migas) independen seperti sekarang, yang baru dibentuk di era reformasi.
Infrastruktur Terbatas : Distribusi sangat bergantung pada terminal maupun depot minyak yang ada, seperti Integrated pada Terminal Pangkal Balam di Pangkalpinang, yang menjadi titik masuk utama pasokan BBM untuk pulau tersebut. Pengawasan ketat penyaluran BBM subsidi dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan secara berkala.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU masih sangat terbatas jumlahnya dan tidak adanya pengerit BBM yang sebebas sekarang ini. Penyelewengan BBM subsidi, hampir dikatakan tidak ada setiap tahunnya maupun BBM tidak pernah disalah gunakan untuk hal-hal lainnya, seperti aktivitas pada pertambangan timah atau diperjualbelikan. (***)
