BABEL ONLINE II Bangka – Sebanyak 1205 kepala keluarga (KK) keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bansos yang terdata di DTSEN mulai dari Desil I hingga Desil II khususnya di Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka tahun 2026.
Kelurahan tersebut, mencakup di Sungailiat ada 12 Kelurahan, Sedangkan untuk Belinyu ada 7 Kelurahan, kegiatan murni dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Rabu (11/3/2026) Pagi.
Dalam penjelasannya, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, menyampaikan bahwa program bantuan sosial ini, bukan untuk memberikan solusi tapi memberikan jaring pengaman sosial dan ini juga sebagai bentuk hadirnya Negara memastikan warga tidak ada tidak mendapatkan akses untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Termasuk mulai dari pangan, kesehatan, dan juga sanitasi. Kemiskinan bukan hanya sekedar angka statistik, dalam laporan di sampaikan pemerintah dan penghapusan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, dan merupakan tugas gotong-royong besar dilakukan oleh semua pihak,” kata Wabup.
“Kami mohon agar bantuan ini digunakan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga, khususnya menghadapi hari raya atau lebaran nanti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Syahbudin, mengungkapkan bantuan sosial ini merupakan stimulan bagi warga masyarakat di Kabupaten Bangka, dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dilakukan Pemkab Bangka terdata di daJam Desil I dan II.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bangka, Baharudin Bapa, akrab di sapa Mo dalam keterangannya, menjelaskan sebanyak 1205 KK ini terdata dalam DTSEN kategori Desil I dan II termasuk miskin ekstrem.
“Sudah kita sortir sesuai dengan tingkat kesejahteraannya. Berada di desil I dan II. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 kemarin hanya seperempat saja. Di tahun lalu, ada sebanyak 4200 lebih KK penerima manfaat,” terang Mo.
Adapun 1205 keluarga penerima manfaat, ini berasal dari kelurahan yang ada di dua Kecamatan. Seperti Sungailiat dan Belinyu. Untuk Sungailiat, ada 12 Kelurahan maupun Belinyu ada 7 Kelurahan.
“Kalau di desa-desa itu anggaran bansos dari APBDes untuk masyarakat desa yang namanya dana BLT. Sedangkan Kelurahan tidak ada dana BLT ataupun bantuan sosial lainnya,” tukasnya. (AM)
